MAKALAH DIKLAT

BAB I
PENDAHULUAN


1. LATAR BELAKANG MASALAH
Era Globalisasi, yang ditandai antara lain dengan adanya percepatan arus informasi menuntut adanya sumber daya manusia yang mampu menganalisa informasi dan mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Kemampuan tersebut dapat diperoleh dari sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta sikap yang sesuai dengan tuntutan tugasnya. Sumber daya manusia dengan karakteristik tersebut akan memberi dukungan yang optimal terhadap keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggara kepemerintahan yang baik (good governance), telah menjadi fenomena tersendiri yang harus dipenuhi oleh organisasi pemerintah. UNDP menentukan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggara kepemerintahan yang baik meliputi partisipasi (participation), aturan hukum (rule of law), transparansi (transparency), daya tanggap (responsiveness), memiliki orientasi pada concensus (concensus orientation), berkeadilan (equity), efektifitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency), akuntabilitas (accountability), bervisi strategi (stategy vision), serta adanya saling keterkaitan (interrelated). Tuntutan masyarakat tersebut hanya dapat diwujudkan dangan adanya dukungan dari sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi.
Sejalan dengan pernyataan di atas, Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan sebagian tugas pokok pemerintahan dan pembangunan dalam bidang pendidikan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka Dinas Pendidikan harus memiliki tenaga ahli di bidang administrasi, keuangan, perencanaan program, tata kearsipan dan lain-lain. Fungsi penyuluhan pendidikan, pelayanan pendidikan dan bantuan pendidikan menuntut tersedianya tenaga-tenaga penyuluh pendidikan yang handal, pegawai yang mengerti tentang pembangunan pendidikan serta pegawai yang memiliki keahlian penyusunan program-program pembangunan pendidikan, hak kekayaan intelektual dan lain-lain. Fungsi pelayanan kemasyarakatan hanya dapat dilaksanakan dengan optimal apabila pada Dinas Pendidikan tersedia pegawai yang ahli dalam perawatan, pembinaan dan pembimbingan tenaga pendidikan dan ahli dalam mengelola program-program pendidikan.
Sebagai sebuah organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dinas pendidikan haruslah mampu mengelola sumber daya manusia agar dapat memberikan hasil terbaik dalam hal memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi kondisi Pegawai Dinas Pendidikan pada saat ini ternyata masih memiliki kekurangan dan kelemahan, antara lain:
1. Kuantitas dan kualitas pegawai belum memadai apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab pegawai;
2. Masih belum meratanya tingkat kualitas pegawai;
3. Masih minimnya tenaga ahli, seperti, penyuluh pendidikan, pemahaman tentang Hak Kekayaan Intelektual dan lain-lain.
Dengan kondisi sumber daya manusia seperti disebutkan di atas, secara tidak langsung akan dapat berpengaruh terhadap kinerja dinas pendidikan. Oleh karenanya perlu ada upaya agar Pegawai Dinas Pendidikan Kota Padang dapat dan mampu berfikir kreatif dengan keterbatasan yang ada, menemukan hal-hal yang baru (inovatif), tidak hanya menunggu pekerjaan (proaktif), bekerja sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan (sistematik), berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien) serta dapat bekerja dengan cepat, tepat, ekonomis dan hasil yang maksimal sepeti dikemukakan oleh Kasim (1998:54): “harus senantiasa melakukan penyeusaian dan harus ada inovasi sesuai kecenderungan perubahan sifat dan hakekat pekerjaan”.
Para pakar pengembang sumber daya manusia dapat berpendapat bahwa manusia dalam organisasi merupakan harta (asset) yang utama sehingga diperlukan pembinaan dan pengembangan untuk menggali potensi yang dimilikinya. Kemampuan organisasi dalam mendayagunakan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Soeling (2003:19) mengutip pendapat Chummings dan Schwab yang menyatakan kompetensi merupakan isu sentral berkenaan dengan aptitudes dan abilities orang dalam pekerjaan. Aptitude adalah kapabilitas seseorang untuk belajar sesuatu, sedangkan abilities mencerminkan kapasitas yang sudah dimiliki seseorang untuk melakukan berbagai tugas yang dibutuhkan pekerjaan tertentu serta mencakup keahlian dan pengetahuan yang relevan.
Peningkatan kompetensi pegawai pada sebuah organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu diantaranya adalah melalui partisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan pegawai adalah sebuah proses pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja. Dalam pendidikan diberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap, sedangkan dalam kegiatan pelatihan bertujuan untuk memperoleh keterampilan agar seorangpegawai mampu meningkatkan kinerjanya dalam organisasi.

2. RUMUSAN MASALAH
Dengan melihat kondisi sumber daya manusia yang telah dipaparkan di atas dan sejalan dengan tuntutan untuk mengadakan perbaikan serta perubahan yang berlangsung cepat, dibutuhkan pegawai yang berpengetahuan, berpendidikan tinggi, mampu menyesuaikan diri (adaptasi) dengan perubahan dan bidang pekerjaan yang makin kompleks dan berkembang seiring dinamika yang ada, untuk itu penulis mengemukakan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Apakah ada hubungan antara pendidikan terhadap kompetensi Pegawai pada Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat?
2. Apakah ada hubungan antara pelatihan terhadap kompetensi Pegawai pada Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat?
3. Apakah ada hubungan antara pendidikan dan pelatihan terhadap kompetensi Pegawai pada Dinas Pendidikan Barat dalam pelaksanaan terhadap masyarakat?

3. TUJUAN PENULISAN
Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah:
1. Mengetahui apakah ada hubungan antara pendidikan dengan kompetensi pegawai pada Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Mengetahui apakah ada hubungan antara pelatihan dengan kompetensi pegawai pada Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Mengetahui apakah ada hubungan antara pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi pegawai pada Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.

4. MANFAAT PENULISAN
Manfaat dilakukannya penulisan ini adalah:
1. Secara akademis sebagai bahan masukan yang didapat dari kajian literatur ilmiah bagi instansi terkait tentang pentingnya peningkatan kompetensi Pegawai Dinas Pendidikan melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Sebagai bahan masukan yang dapat dimanfaatkan oleh penulis selanjutnya untuk dikembangkan dalam penulisan makalah.
3. Menambah wawasan penulis dalam mengembangkan sumber daya manusia.





















BAB II
PEMBAHASAN

1. TEORI-TEORI YANG DIGUNAKAN
Dalam mengembangkan kemampuan, kecekatan dan keahlian para pegawai dinas, diperlukan pemberian pendidikan dan pelatihan / diklat yang disuaikan dengan bidang kerjanya. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan pegawai dinas :
1. Magang / Apprenticeship Training
Magang adalah suatu pembekalan pegawai baru dengan cara belajar langsung dengan senior dan diawasi oleh para pakar atau ahlinya. Untuk mendapatkan skill yang sama dengan masternya dibutuhkan waktu yang relatif cukup lama.
2. Learning By Doing / On The Job Training / Bekerja Sambil Belajar
On the job training adalah suatu bentuk pembekalan yang dapat mempercepat proses pemindahan pengetahuan dan pengalaman kerja / transfer knowledge dan para karyawan senior ke junior. Pelatihan ini langsung menerjunkan pegawai dinas bekerja sesuai dengan job description / jobdesc masing-masing di bawah supervisi / pengawasan penyelia atau pegawai senior.
3. Vestibule Training
Vestibule training adalah memberikan pelatihan semacam kursus yang dijalankan di luar lingkungan kerja. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan pada kursus tersebut tidak jauh berbeda dengan pekerjaan yang nantinya akan digeluti oleh para peserta.

2. PRINSIP-PRINSIP
Dalam arah reformasi birokrasi PNS dalam mewujudkan Good Governance perlu dimulai dari CPNS sebelum menjadi pegawai negeri penuh 100 %. Negara memang mengharapkan potensi PNS yang diinginkan dalam Good Governance dalam prinsip dan karakteristiknya. Posisi Diklat disini sangat strategis untuk menciptakan PNS yang diharapkan oleh negara sedangkan saat ini banyak rintangan menjadikan PNS tersebut sebagai seorang yang profesional seperti masalah budaya lama birokrasi yang merupakan peninggalan masa lalu.
Proses untuk membangun PNS yang berprofesional memang sedang berlangsung saat ini, terutama pada lembaga-lembaga seperti Badan Diklat selalu menyusun program pembelajaran dengan materi-materi baru yang merupakan pengetahuan dan wawasan
Selain dilembaga diklat, maka dilembaga struktural seperti Dinas/instansi juga harus menyikapi hal yang sama dalam pembinaan kepegawaian dalam kedinasan dilapangan. Masalahnya bila terjadi dilingkungan kerja, kegiatan PNS yang tidak menjurus kepada hal-hal yang bertentangan dengan upaya mewujudkan Good Governance yang merupakan budaya kerja lama yang harus dirobah/direformasi, terutama oleh CPNS yang akan menjadi PNS melalui pendidikan dan pelatihan prajabatan seperti sekarang ini.
Prinsip-prinsip Good Governance yang perlu diikuti oleh setiap PNS adalah antara lain; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, tepat tanggap (responsible), konsensus, kesederajatan (equity), efektif dan efisien, akuntabiliti dan visi kedepan.
Kompetensi diklat secara umum mencakup 3 (tiga) ranah dasar, yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap dan prilaku) dan Psikomotorik (keterampilan). Salah satu kompetensi diklat terletak pada kata kunci menerapkan, atau aplikasi yang mengindikasikan tingkat pengetahuan, alternatif strategi ke dalam tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu proses belajar dalam agenda kegiatan diklat tidak hanya berupa penyajian informasi tetapi selalu dipadukan dengan kegiatan diskusi, penulisan kertas kerja, studi kasus dan pengenalan kondisi internal maupun eksternal lingkungan kerja serta kesadaran untuk melakukan perubahan sikap. Khusus mengenai strategi pembelajaran, tetap menganut prinsip-prinsip bahwa Diklat dirancang untuk tujuan tertentu, dapat diukur, dapat dicapai, sesuai kebutuhan dan sesuai dengan alokasi waktu dan dana yang tersedia.

3. LANGKAH LANGKAH PEMECAHAN MASALAH
Dalam mewujudkan pegawai yang profesional dibutuhkan banyak unsur yang memungkinkan seperti; lingkungan kerja, organisasi kerja (team work), lembaga diklat dengan perencanaan dan kurikulum suatu kompetensi widyaiswara. Keberadaan widyaiswara memang diperlukan pembentukan aparatur PNS yang profesional sesuai dengan tuntutan negara. Kepada widyisawara memang dituntut kualitas penyelenggaraan dikat sesuai dengan kompetensi Widyaiswara karena sekarang jabatan fungsional widyaiswara sudah semakin baik dalam jabatan fungsional lainnya. Widyaiswara sebagai unsur pendidik, pelatih dan pengajar aparatur juga dituntut sebagai fasilitator, imanisator, motivator, peneliti, konsultan, manager kelas yang profesional.
Untuk memperoleh profesional tersebut widyaiswara juga harus mampu belajar dan bekerja keras dalam berbidang-bidang keilmuan dan pengetahuan serta mengikuti pendidikan dan pelatihan secara khusus (TOT/Training of Trainer) sesuai dengan pembentukan pola teknis PNS yang diharapkan oleh negara.
Adapun langkah-langkah yang di ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan pelatihan seperti berikut:
A. Bidang Diklat Struktural
1) Diklat Kepemimpinan
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan para pejabat struktural, target group yaitu pejabat atau calon pejabat struktural berdasarkan strata manajemen yang dipangkunya.
Diklat kepemimpinan meliputi :
• Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
• Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
• Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
• Diklat Kepemimpinan Tingkat I.
2) Diklat Prajabatan :
Bertujuan untuk mengisi kompetensi dasar dalam rangka pembentukan wawasan, sikap dan kepribadian CPNS, serta merupakan salah satu syarat bagi CPNS untuk diangkat menjadi PNS.
Grade untuk diklat Prajabatan ini adalah :
• Diklat Prajabatan Golongan I;
• Diklat Prajabatan Golongan II;
• Diklat Prajabatan Golongan III.
B. Bidang Diklat Fungsional
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan para pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara professional dan dapat menjadi persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki Jabatan fungsional.
C. Bidang Diklat Teknis
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan teknis penyelenggaraan kegiatan dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan yang bersifat teknis, baik teknis administratif maupun teknis substantif. Diklat Teknis dikembangkan berdasarkan kebutuhan masing-masing Daerah Otonom.
D. Bidang Diklat Manajemen Pemerintahan
Kegiatan Diklat Manajemen Pemerintahan dimaksudkan untuk pembentukan kemampuan mengelola kegiatan dan urusan pemeritahan bagi para Pejabat Eksekutif, Pejabat Negara dan Unsur Legislatif. Termasuk dalam rumpun ini adalah pembentukan kader pemerintahan melalui IPDN/IIP serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dalam hal tugas belajar dan ijin belajar.

















BAB III
PENUTUP


1. KESIMPULAN
Dengan kondisi sumber daya manusia seperti saat ini, secara tidak langsung akan dapat berpengaruh terhadap kinerja dinas pendidikan. Oleh karenanya perlu ada upaya agar Pegawai Dinas Pendidikan Kota Padang dapat dan mampu berfikir kreatif dengan keterbatasan yang ada, menemukan hal-hal yang baru (inovatif), tidak hanya menunggu pekerjaan (proaktif), bekerja sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan (sistematik), berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien) serta dapat bekerja dengan cepat, tepat, ekonomis dan hasil yang maksimal sepeti dikemukakan oleh Kasim (1998:54): “harus senantiasa melakukan penyeusaian dan harus ada inovasi sesuai kecenderungan perubahan sifat dan hakekat pekerjaan”.

2. SARAN
Dengan di adakan pendidikan dan latihan pada pegawai dinas yang baru di harapkan dapat meningkatkan kompetensi kerja para pegawai sehingga pegawai dapat berkerja sebagaimana mestinya dan dapat embawa perubahan yang baik bagi segenap masyarakat.











DAFTAR PUSTAKA

Atmodiwiro. Soebagio. 2002. Manajemen Pelatihan. Ardadizya jaya. Jakarta.
Notoatmodjo. Soekidjo. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia. PT. Rineka Cipta .Jakarta.
http://docstoc.asterpix.com/cy/2422251/?q=Prinsip-Prinsip+Diklat (diakses tanggal 11 juni 2010)
http://www.google.com.pendidikan dan pelatihan pegawai dinas.html.org ( diakses tanggal 15 juni 2010)
http://www.google.com.Strategi_Pendidikan_dan_pelatihan_Nasional_berorientasi_Masa_Depan.wiki.org. ( diakses tanggal 15 juni 2010)